IWO Tanjabtim Kecam Tindakan Kekerasan Halangi Tugas Wartawan 

Spread the love

Globalhukumindonesia.com, Tanjab Timur – Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online ( IWO ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi Akhmad Sulian Firdaus sangat mengecam atas dugaan perbuatan yang tidak wajar atau kekerasan terhadap Wartawan oleh oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terkesan menghalang – halangi tugas jurnalis dilapangan, dengan tegas meminta kepada pihak Penegak hukum untuk dapat memproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat (1) dikatakan setiap orang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi, seperti yang tertuang pada ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan 3 terkait menghalang-halangi upaya media mencari dan mengolah informasi dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 Juta Rupiah, tukas Amad Sapaan akrabnya.

Dalam waktu dekat, kita akan menyambangi Polres Tanjabtim untuk mempertanyakan sudah sampai dimana tindak lanjut laporan dari wartawan Muslim Nugraha terhadap kasus yang dia alami, jelasnya.

Amad mengingatkan kepada wartawan Se_Kabupaten Tanjabtim Provinsi Jambi, tidak boleh diam terhadap tindakan oknum-oknum yang terkesan berupaya menghalang -halangi tugas wartawan dalam menjalankan tugasnya, karena wartawan dalam menjalankan tugas peliputan di lapangan dilindungi oleh Undang-undang dan menjunjung Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Begitu juga bila ada oknum yang tidak membolehkan wartawan menggunakan perlengkapan dalam meliput, seperti kamera dan alat rekaman, itu upaya membungkam dan menekan insan Pers dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. paparnya.

Ayo, seru Amad kita bersama-sama  lawan yang berupaya menghalang – halangi tugas jurnalistik, agar menjadi pelajaran buat para Oknum yang lainnya, ketika berhadapan dengan media dan wartawan yang sedang melakukan peliputan, pungkasnya.

Menurutnya, andai Oknum Baik Pegawai maupun pihak Perusahaan merasa tidak puas dan merasa kecewa terhadap kerja wartawan atau produk Jurnalis, lebih baik yang bersangkutan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pers atau kepada kantor atau perusahaan media tersebut, bila oknum pegawai maupun perusahaan merasa kurang puas atau kecewa terhadap produk maupun kerja jurnalis dan ada baiknya menempuh jalur sesuai prosedurnya, ungkap Amad.

Moga saja, kejadian ini merupakan yang pertama dan yang terakhir dilakukan para oknum diwilayah hukum Tanjung Jabung Timur, dan pihak penegak hukum benar benar bisa menindaklanjutinya sesuai dengan undang undang no 40 tentang pers. (Hamdi zakaria)

Leave a Reply