Kurangnya Sosialisasi Kecamatan untuk Keterwakilan Perempuan dalam BPD Sesuai Permendagri dan Perbup Sarolangun

Spread the love

Global Hukum Indonesia – Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPD adalah merupakan lembaga perwakilan masyarakat dari setiap wilayah didalam suatu desa yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa demi untuk mencapai terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik dan benar. Namun demi tercapainya itu semua, tentu dibutuhkan juga peran serta dari kaum perempuan melalui perwakilan mereka di BPD. Agar nantinya tugas, pokok dan fungsi dari lembaga ini benar-benar dapat berjalan dengan baik karena didalam keanggotaannya telah terwakili semua.

Tapi pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan, mulai dari tidak adanya perwakilan dari kaum perempuan yang mendaftar dalam bursa pemilihan, sampai dengan tidak adanya perwakilan karena mereka tidak menang dalam ajang pemilihan anggota BPD. Apakah semua itu terjadi karena adanya kelalaian dari pihak panitia pelaksana atau karena pihak kecamatan yang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke desa – desa, tentang kewajiban untuk menerapkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 dan Perbup Sarolangun No. 82 tahun 2018, sebelum pendaftaran calon anggota BPD tersebut dibuka.

Beberapa desa yang berada di dalam wilayah Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adalah merupakan salah satu contoh dari ketidak terwakilannya kaum perempuan dalam keanggotaan BPD.

Karena ketidak pahaman dari panitia pelaksana pemilihan dalam mengimplementasikan Permendagri No. 110 Tahun 2016 dan Perbup Sarolangun No. 82 tahun 2018 pada tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD, maka hampir semua desa di wilayah Marga Batin Pengambang, kaum perempuan tidak terwakili dalam keanggotaan BPD terkecuali Desa Sungai Keradak dan Desa Batu Empang. Itupun karena mereka menang dalam perolehan suara yang mengikuti juknis pemilhan untuk kaum laki – laki, bukan melalui juknis pemilihan untuk 30% keterwakilan perempuan.

Saat disambangi awak media diruang kerjanya Kepala Bidang Kekayaan Desa PMD Sarolangun Kaprawi, S.HI., mengatakan “Pada pasal 5 poin (1) Permendagri No. 5 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dan itu artinya Pengisian ataupun Pelaksanaan Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar -benar mempedomani Permendagri No. 110 Tahun 2016, agar keterwakilan 30% dari perempuan bisa tercapai”, tegasnya. (Selasa, 3/8/2019)

“Jauh – jauh hari sebelum pelaksanaan pemilihan Anggota BPD, saya sudah memberi penjelasan kepada pihak kecamatan tentang kewajiban untuk menerapkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 ini terutama sekali penerapan dari pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 dan Perbup Sarolangun No. 82 tahun 2018.  Namun ketika pada pelaksanaannya masih terjadi juga hal tidak diadakannya 30% unsur perwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD, maka pertanyaan saya adalah, apakah Panitia Pelaksana telah melaksanakan instruksi dari permendagri dan perbup tersebut atau belum?…”, ujar Kaprawi.

Ketika ditanya soal solusi bagi desa yang tidak ada keterwakilan perempuannya?…, Kaprawi menjawab “jika pelaksanaan pemilihan anggota BPD tidak mengacu pada Permendagri No. 110 Tahun 2016 dan Perbup Sarolangun No. 82 tahun 2018, itu artinya pelaksanaan pengisian anggota BPD desa bersangkutan cacat hukum”, pungkas kaprawi menutup penjelasannya.(as)

One Response

  1. Andrian Tito Mukarto September 6, 2019