MENGENASKAN KONDISI RUMAH DINAS GURU SDN 154 BATU EMPANG II TAK LAYAK HUNI

Spread the love

 

Global Hukum Indonesia, Sarolangun – Fasilitas rumah dinas yang layak huni bagi tenaga pendidik di desa – desa terpencil dan terutama yang berasal dari luar daerah sangat dibutuhkan, agar tenaga pendidik yang bersangkutan bisa betah ataupun fokus dalam memberi ilmu pada siswa/siswi didiknya mengingat letak desa yang jauh dari kota serta kondisi jalan yang bisa dibilang medan berat sebagai akses perjalanan pulang pergi setiap hari, tapi tidak untuk rumah dinas guru yang ada di Desa Batu Empang II yang jauh dari layak.

Rumah Dinas Kepala Sekolah atau Guru SD Negeri 154 Batu Empang II, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adalah salah satu dari SD Negeri yang berada didesa terpencil dalam wilayah administratif Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang tergolong dalam kriteria Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan belum mendapat perhatian apalagi kucuran dana untuk rehab atau perbaikan dari Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.

Miris melihat kondisi tempat tinggal yang dikenal dan diagungkan sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tapi tidak mendapatkan perhatian untuk tempat tinggal yang layaknya Pahlawan, semua jauh dari harapan.

Menurut keterangan masyarakat disekitar SDN 154/VII yang berhasil dihimpun awak media Global Hukum Indonesia, bangunan rumah dinas Kepsek dan Guru yang terbuat dari kayu ini benar – benar sudah dalam kondisi rusak berat dan tak layak huni. Terlihat mulai dari lantai rumah yang sekarang tinggal tanah dan dinding yang telah keropos hingga atap yang sudah rusak.

“Kami sebagai masyarakat sangat prihatin melihat kondisi rumah dinas Kepsek dan Guru SDN 154 ini. Kami sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk bisa segera merehab bangunan ini. Bagaimana Pak Kepsek dan Tenaga Pengajarnya mau betah, kalau kondisi rumahnya seperti ini”, ujar salah seorang tokoh masyarakat dusun tangkui yang tidak ingin disebutkan inisialnya.

Kepala Sekolah SDN 154/VII Batu Empang II saat disambangi awak media Global Hukum Indonesia disaat jam proses belajar mengajar disekokahnya mengatakan “dulu sudah pernah saya mengusulkan hal ini kepada Diknas Kabupaten, namun sampai hari ini belum ada jawaban”, pungkas sang Kepsek disela – sela kesibukannya yang merangkap sebagai tenaga pendidik karena guru yang ada hanya 1 (satu) orang dan harus mendidik siswa siswi dari kelas I sampai kelas VI.

Bagaimana kualitas pendidikan didesa terpencil akan lebih baik jika kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah?…

Bupati Kabupaten Sarolangun harus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas terkait yang seakan tidak peduli dengan kondisi di jajarannya atau Bupati Kabupaten Sarolangun bisa dianggap gagal dalam memimpin daerahnya. (Yanto)

2 Comments

  1. Ngatimin,S.Pd. Agustus 1, 2019
  2. Rumah Murah September 10, 2019

Leave a Reply