PROGRAM BPNT DI KECAMATAN KABANDUNGAN, PIHAK HUKUM DI MINTA TURUN GUNUNG UNTUK MEMERIKSA

Spread the love

Global Hukum Indonesia, Sukabumi – Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/ instansi sosial kabupaten/kota untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Menurut, TB. A sharli pemerhati sosial kepada para TKSK se Kabupaten, kabupaten sukabumi bahwa “Pembentukan dan Penugasan FK TKSK diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, disamping itu juga terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat Kecamatan. Minggu, 11/11/2021.

“Tugas umum TKSK yakni, melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan atau data dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyrakat yang menerima bantuan pangan non tunai tersebut dan wajib menyampaikan atau pun laporann secar khusus terkait program Bansos Pangan kepada dinas sosial kabupaten,” jelas A .Sharli

“Pendamping Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang juga menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam hal memerangi kemiskinan di daerah memiliki 6 tugas pokok berdasarkan keputusan Menteri Sosial, yakni Kepmen No. 592/SK/PFM.PPK.PAN.2/12/2017, yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi By name By address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Bantuan Sosial Beras Sejahtera bantuan Pangan Non Tunai.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan atau pembukaan rekening penerima kartu kombo atau kini lebih dikenal dengan nama KKS;

4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai
5. Membuat laporan”, tegas pemerhati sosial tersebut.

“A. Sharli pun berharap agar pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai bisa terlaksanakan dengan baik sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

“Pendamping TKSK juga punya tugas untuk berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan Pendamping Sosial lainnya untuk memastikan KPM menerima informasi dan mengerti mengenai program BPNT ini,” terangnya.

Di sisilain ketua Tenag kesejahtran sosial kecamatan (TKSK) kecamatan kabandungan berinisial Ni saat di kompirmasi melalui telpon selulernya 11/4/2021 dengan nada arogan nya mengatakan.

“Saya tidak tau apa apa terkait program BPNT, baik terkait suplayer beras dan suplaye yang lain nya,” ketus ketua TKSK kabandungan, kecamatan kabandungan, jawa barat, bahkan menantang para media, silahkan tulis saja.

Sementrara itu, A. Sharli mengutuk keras atas stetman yang di lontarkan ketua TKSK kabandungan tersebut, jug kami meminta kepada kepolisian, inspektorat harus segera turun gunung untuk mengaudit dan pemeriksa program BPNT di kecamatan kabandungan, terutama pemeriksaan secara detail kepada para pengusaha yang mengsub terkit masalah beras yang di kirim apakah dengan kretia premium atau medium, karena program ini guna masyarakat kecil,” tegas A. Sharli. (Rd. Hadi)