TIMBUL POLEMIK PROYEK PEMBANGUNAN SITU EMBUNG PAUH, ADA APA?

Spread the love

Global Hukum Indonesia, Sarolangun – Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai dan danau), Selain berguna untuk menjaga kualitas air tanah, pencegahan banjir dan sudut pandang estetika, embung juga bisa difungsikan untuk suplai air untuk irigasi dan pengairan lainnya bagi petani yang ingin mengairi lahan pertaniannya disaat musim kemarau.

Namun jika pada pelaksanaannya kegiatan pembangunan embung dikerjakan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dipastikan tidak akan tercapainya hasil yang maksimal dan akan menimbulkan polemik juga pada akhirnya.

Pada tahun anggaran 2019 ini Kabupaten, Sarolangun, Provinsi Jambi mendapatkan satu kegiatan pembangunan “satu cekungan penampung (retention basin)” yaitu Situ Embung Pauh yang didanai secara berkelanjutan atau Multi Years yang anggarannya bersumber dari APBN dan BWS Sumatera VI Jambi sebagai pengelola anggaran serta PT. Bili And Tri Sunas sebagai pihak rekanan dari Mega Proyek bernilai Rp.19 milyar lebih ini.

Dari hasil pantauan awak media Global Hukum Indonesia, kegiatan tersebut banyak menimbulkan polemik ditengah masyarakat Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun karena didalam pengerjaannya diduga ada banyak hal yang dilupakan oleh pihak rekanan BWS Sumatera VI Wilayah Jambi seperti beberapa izin lingkungan yang wajib dilengkapi seperti UPL, UKL dan SPPL sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Mirisnya lagi pihak rekanan dalam melakukan pekerjaan tidak melibatkan tenaga kerja lokal dan malah merekrut tenaga kerja dari luar daerah seperti dari Wonosobo dan dari warga Semurup, Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Pauh yang enggan disebutkan namanya “dari awal, kegiatan pembangunan embung danau pauh ini sangat jelas seperti ada upaya pembodohan terhadap masyarakat sekitar. Karena mulai dari tahap sosialisasi mereka  tidak melibatkan semua masyarakat terdampak yang ada disekitar danau dan didalam sosialisasinya pun tidak pernah dijelaskan dampak dari kegiatan pembangunan embung danau pauh ini. Yang ada hanya sebatas penyampaian visi dan misi kegiatan tanpa ada ruang audiensi/tanya jawab bagi masyarakat dan acara sosialisasi pun hanya berlangsung tidak lebih dari 1,5 jam”, jelasnya.

“Kedepannya nanti, apakah hal ini tidak akan jadi masalah sebab secara aturan jelas – jelas ada aturan yang dinilai telah tertabrak oleh mereka yaitu Pasal 12 poin 1 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai Dan Garis Sepadan Danau, yang berbunyi “garis sepadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi”, ujar tokoh masyarakat kecamatan pauh.

Terpisah, Kasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun Suardi saat dikonfirmasi awak media Global Hukum Indonesia (Kamis, 15/08/2019) mengatakan “sampai saat ini kami dari pihak dinas DLH Kabupaten Sarolangun belum pernah mengeluarkan izin apapun terhadap kegiatan tersebut. Jangankan mengeluarkan izin, baik pihak BWS Sumatera VI Wilayah Jambi maupun pihak rekanan belum pernah datang ataupun memberi khabar ke dinas DLH Sarolangun tentang kegiatan ini”, jawabnya.

Sambung Suardi “memang kemarin kami pernah didatangi oleh kawan-kawan dari Lsm dan media, terkait hal ini dan karena itu kami dari pihak dinas DLH Sarolangun sudah menyurati pihak BWS Sumatera VI Wilayah Jambi berkaitan dengan keberadaan kegiatan pembangunan Situ Embung Pauh ini”, pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bidang SDA PUPR Kabupaten Sarolangun saudara Deni ketika ditemui awak media Global Hukum Indonesia diruang kerjanya terkait permasalahan ini menjelaskan “kami hanya sekedar disurati dan menerima laporan sebatas tentang keberadaan kegiatan ini dan hanya diminta sebagai pemantau. Soal teknisnya, sampai saat ini kami belum pernah dikasih tau oleh pihak BWS Sumatera VI Wilayah Jambi”, jelasnya.

Menurut keterangan Eko Sugianto, ST., selaku pengawas/perwakilan pihak BWS Sumatera VI Wilayah Jambi yang dijumpai dilokasi kegiatan (selasa, 20/08/2019)  menjelaskan “masalah perizinan kegiatan memang masih dalam proses pengurusan. Dan terkait dengan adanya aturan dari Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sepadan sungai dan danau yang diduga tertabrak pada kegiatan pembangunan embung danau pauh ini, awalnya eko menyangkal pernyataan dari awak media dan mengatakan jika tidak ada permen tersebut. Yang ada hanya Permen PUPR No. 28 tahun 2016. Namun setelah Permen tersebut dibuka dan diperlihatkan padanya, barulah dia mengetahui bahwa ternyata Permen PUPR no 28 tahun 2015 itu memang ada dan Eko selaku pengawas berjanji, “saya akan segera sampaikan sekaligus mengkonsultasikan hal ini dengan atasan saya”, ucapnya.

Pertanyaannya, apakah kepengurusan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL itu harus dilakukan disaat study kelayakan untuk suatu bangunan proyek, atau disaat kegiatan proyek sedang berjalan?…(As)

One Response

  1. Stys Oktober 9, 2019

Leave a Reply